KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN SBY PERIODE 1
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami
perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di
tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi
sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari
ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa.
Kinerja perekonomian Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus
disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia
akan terus berkembang, apalagi pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh
krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan. Sementara itu, pemulihan
ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal
perekonomian Indonesia.Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi
dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun
berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil
menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
Berikut ini kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY
dari berbagai bidang :
1) Politik
Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu
Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai
politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan
Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan
berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa
kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai
Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.
Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama
pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden
Indonesia.
Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet
Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya
berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan
perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih
lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7
Mei 2007.
Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia
Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini
berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres
2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB)
ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan
SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet
Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan
dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan
pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan
perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam
kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.
Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa
pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha
menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia,
yakini berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut
benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung
calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan
Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif,
pemilihanya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.
Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009,
sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik
bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang
berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal.
Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan
menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau
kemampuan berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang dikemukakan
Aristoteles, Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio,
dimana pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas
pesanya ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal
disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden
SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap
penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri.
Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam
aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY
selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan
rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.
2) Hukum
Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling
krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana
alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal
pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya
pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat
pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar
minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum
internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa negara (Amerika
Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya Adam Air dan kotak
hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan solidaritas
kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para
korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana
alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.
SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik
melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional.
Kepemimpinan SBY yang selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang
lamban dan lemah juga terlihat dalam beberapa kasus bertindak gamang dan
terkesan mendua, bahkan satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan,
yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai bertindak kritis karena dipengaruhi
oleh kegigihan dari Suciwati, istri almarhum, yang berhasil menarik perhatian
kalangan internasional. Akan tetapi ketidaktegasan pemerintah SBY juga ternyata
masih ada, terutama dalam penyelesaian kasus Soeharto yang sampai saat ini
tidak ada perkembangan selanjutnya bahkan terkesan hilang tertutup oleh
kasus-kasus lain. Sedangkan dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap telah
bertindak benar dan konstitusionil, antara lain ketidakhadirannya dalam sidang
interpelasi DPR untuk kasus persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak,
maupun dalam memilih Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya
dengan beberapa partai lain.
Pemberantasan terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi
merupakan salah satu kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal
kompromi terhadap para pelaku terorisme, hal ini juga didukung oleh latar
belakang SBY dari jajaran militer. Pembentukan pasukan khusus anti terorisme
atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, merupakan
salah satu strategi yang cukup dapat diandalkan dalam rangka mengeliminasi atau
bahkan menghapuskan terorisme dari bumi Indonesia.
menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan
yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010
seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008
hingga 2009.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat
mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011.
Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan
semula.
Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap
perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas
Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni
mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah
efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi
dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun
terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai
Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama,
pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat
secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang
tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang
pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan
SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan
rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar
5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan
ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu
peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980
dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama
lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%
Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005,
ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya.
Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan
APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM
tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang
merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup
dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar
adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core
inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI)
sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi
yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun
2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi
17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY)
yang hanya 4,6%.
Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di
dunia perbankan.
4) Pendidikan
Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas
sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh
kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan
menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program
rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga
terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan
menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam
proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih
efektif dan berkualitas.
Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku
yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa
yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab,
dan suka bekerja keras.
Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi
pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang
inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan
terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk
menjaga mutu, juga ak
an ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk
program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran
yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan
kepada guru, dosen, dan para peneliti.
5) Sosial
Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga
di Aceh.
Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada
kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat
dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan. Arus urbanisasi
juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.
Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi
dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik
sehingga tidak terealisasi.
Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul
berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran
antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik.
6) Budaya
Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas
kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang
diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut :
· Klaim Batik Jawa Oleh
Adidas
· Klaim Angklung oleh Pemerintah
Malaysia
· Klaim Gamelan oleh
Pemerintah Malaysia
· Badik Tumbuk Lada oleh
Pemerintah Malaysia
· Naskah Kuno dari Riau
oleh Pemerintah Malaysia
· Naskah Kuno dari Sumatera
Barat oleh Pemerintah Malaysia
· Naskah Kuno dari Sulawesi
Selatan oleh Pemerintah Malaysia
· Naskah Kuno dari Sulawesi
Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
· Rendang dari Sumatera
Barat oleh Oknum WN Malaysia
· Sambal Bajak dari Jawa
Tengah oleh Oknum WN Belanda
· Sambal Petai dari Riau
oleh Oknum WN Belanda
· Sambal Nanas dari Riau
oleh Oknum WN Belanda
· Tempe dari Jawa oleh
Beberapa Perusahaan Asing
· Lagu Rasa Sayang Sayange
dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
· Tari Reog Ponorogo dari
Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
· Lagu Soleram dari Riau
oleh Pemerintah Malaysia
· Lagu Injit-injit Semut
dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia
· Tari Kuda Lumping dari
Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
· Tari Piring dari Sumatera
Barat oleh Pemerintah Malaysia
· Lagu Kakak Tua dari
Maluku oleh Pemerintah Malaysia
· Lagu Anak Kambing Saya
dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
· Kursi Taman Dengan
Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah
· Pigura Dengan Ornamen
Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah
· Motif Batik Parang dari
Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
· Desain Kerajinan Perak
Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika
· Produk Berbahan
Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd
· Badik Tumbuk Lada oleh
Pemerintah Malaysia
· Kopi Gayo dari Aceh oleh
perusahaan multinasional (MNC) Belanda
· Kopi Toraja dari Sulawesi
Selatan oleh perusahaan Jepang
· Musik Indang Sungai
Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
· Kain Ulos oleh Malaysia
· Lagu Jali-Jali oleh
Pemerintah Malaysia
· Tari Pendet dari Bali
oleh Pemerintah Malaysia
Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO
bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.
Kesimpulan
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono, terjadi banyak
kemajuan di berbagai bidang. Hal ini di karenakan kemajuan teknologi dan
kebebasan berpendapat.Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak
dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita
harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada
masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa
saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga
bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Dimasa pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan
terkesan lambat. Meski begitu, musyawara hmufaka tini dilakukan untuk
kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya
dalam hal demokrasi.
sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar