TINGKAT KESEJAHTAERAAN
BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA
PERBANDINGAN KESEHATAN PADA TAHUN 2011-2012
1.Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
2. Provinsi Sumatera Barat.
Pada saat yang bersamaan, jumlah pengangguran terbuka justru bertambah 4.290 orang menjadi sebanyak 151.260 orang, sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 6,33%.
Angka tersebut sekaligus menempatkan Sumatra Barat sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi ke-9. Tingkat pengangguran terbuka di Sumatra Barat masih jauh di atas rata -rata nasional yang 5,92%.
|
Keterangan
|
2012
|
2013
|
|
Angkatan
Kerja
|
2.350.000
|
2.390.000
|
|
Bekerja
|
2.200.000
|
2.240.000
|
|
Pengangguran
Terbuka
|
146.970
|
151.260
|
|
TPT
(%)
|
6,25
|
6,33
|
3. Provinsi
Sumatera Utara
Sumatra Utara mencatat penurunan tingkat pengangguran
terbuka per Februari 2013 menjadi hanya 6,01% dari setahun sebelumnya 3,31%.
Provinsi ini menempati peringkat 10 sebagai provinsi paling tinggi
tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penurunan
tingkat pengangguran terbuka ini seiring dengan penurunan jumlah angkatan kerja
di provinsi ini pada Februari 2013 menurun dari sebelumnya 6,56 juta orang
menjadi hanya 5,45 juta orang.
Jumlah pengangguran terbuka berkurang di saat jumlah
warga yang bekerja juga mengalami penurunan.
Struktur perekonomian Sumatra Utara masih didominasi
oleh tiga sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan
sektor PHR. Kombinasi ketiga sektor tersebut memberikan sumbangan 61,54%.
Ketiga sektor utama tersebut masih menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi
Sumut.
Berikut ini adalah data angkatan kerja, dan
pengangguran di Sumatera Utara, per Februari.
|
Keterangan
|
2012
|
2013
|
|
Angkatan
Kerja
|
6.560.000
|
6.450.000
|
|
Bekerja
|
6.140.000
|
6.060.000
|
|
Pengangguran
Terbuka
|
413.640
|
387.870
|
|
TPT
(%)
|
6,31
|
6,01
|
4. Provinsi
DKI Jakrta.
Pengangguran Terbuka. Jumlah
pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013
(Februari)
mencapai 513,2 ribu orang menurun dibanding tahun 2008 (580.5 ribu orang) atau
berkurang
sebanyak 67,3
ribu orang. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam periode tahun
2008-
2013 penurunan
sebesar 2,22 persen, TPT DKI Jakarta tahun 2013 sebesar 9,94 persen lebih
rendah
dibandingkan
TPT tahun sebelumnya. Namun kondisi TPT DKI Jakarta masih tergolong tinggi
dibandingkan
terhadap
rata-rata TPT nasional. Sementara untuk TPT tahun 2012 terbesar terdapat di
Kabupaten Adm. Kep.
Seribu (13,97%) dan terendah di Kota
Jakarta Selatan (8,96 %).
6. Provnsi
Jawa Timur
Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Agustus
2013 digambarkan dengan meningkatnya
jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang
bekerja tetapi belum dapat menurunkan tingkat
pengangguran. Diduga tenaga kerja yang diserap masih
lebih sedikit dibanding derasnya pertambahan
angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja bertambah
sekitar 280 ribu orang dalam kurun waktu setahun
(Agustus 2012 - Agustus 2013). Penduduk yang bekerja
bertambah 230 ribu orang dibanding keadaan
setahun yang lalu. Sementara jumlah penganggur
justru bertambah sebanyak 77 ribu orang jika dibanding keadaan setahun
sebelumnya.
Indikator utama ketenagakerjaan yang sering
digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam
menangani masalah pengangguran adalah Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan
perbandingan antara jumlah penganggur terhadap
jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) di Jawa Timur sejak Februari 2012 sampai
Februari 2013 mengalami penurunan yang cukup
lambat yaitu dari 4,13 persen mencapai 4,00 persen.
Akan tetapi menjadi meningkat secara signifikan
pada kurun waktu antara Agustus 2012 sampai Agustus
2013, yaitu sebanyak 0,21 persen. Hal ini diduga
karena banyak terjadi pengurangan tenaga kerja pada
beberapa perusahaan besar. Salah satunya PT.
Gudang Garam Kediri merumahkan sebanyak kurang lebih
seribu orang karyawannya pada bulan Juli
2013, kemudian banyak terjadi unjukrasa buruh untuk
menuntut kenaikan upah minimum menyebabkan
sentimen negatif tentang jaminan keamanan dan
investasi biaya tinggi yang akhirnya menyebabkan
investor memindahkan investasinya ke tempat lain.
7. Provinsi Jawa Tengah
Pengangguran Terbuka. Jumlah
Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013
(Februari)
mencapai 941.400 jiwa menurun dibanding tahun 2008 (1.227.308 orang) atau
berkurang sebanyak
285.900 jiwa.
Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT Provinsi
Jawa
Tengah tahun
2013 sebesar 5,57 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (5,63%),
tingkat
pengangguran
Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan terhadap TPT nasional. Penyebaran TPT
tahun 2012
terbesar di
Kabupaten Pati, yaitu sebesar 12,20 persen dan TPT terendah di Kabupaten
Purworejo (3,28 %).
8. Provinsi DIY Yogyakarta.
Pengangguran Terbuka. Jumlah
pengangguran terbuka di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2013
(Feb.)
mencapai 72.500 ribu jiwa atau menurun sebesar 35.029 ribu jiwa dari tahun
2008. Sementara untuk
perkembangan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2013
(Feb.) sebesar
3,80 persen
sama lebih rendah dibandingkan TPT nasional. Penyebaran TPT tahun 2012 terbesar
di
Kabupaten
Sleman yaitu sebesar 5,42 persen dan TPT terrendah di Kabupaten Gunung Kidul
(1,92 %).
9. Provinsi Banten.
Tingkat
pengangguran terbuka pada periode yang sama juga mengalami penurunan yaitu dari
10,13 persen menjadi 9,90 persen atau turun sekitar 0,23 poin," katanya.
Jumlah
angkatan kerja di Banten pada Agustus 2013 mencapai 5.146,3 ribu orang atau
meningkat sekitar 21,2 ribu orang bila dibanding angkatan kerja Agustus 2012,
yaitu sebesar 5.125,1 ribu orang.
Sedangkan
jumlah penduduk yang bekerja di Banten pada Agustus 2013 mencapai 4.637,0 ribu
orang atau bertambah sekitar 31,2 ribu orang bila dibanding keadaan pada
Agustus 2012 sebesar 4.605,8 ribu orang.
Pada Agustus 2013,
penduduk bekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi
yaitu sekitar 1.807,3 ribu orang (39,0 persen), sedangkan penduduk bekerja
dengan pendidikan SLTA ke atas sekitar 526,2 ribu orang yang terdiri dari
pendidikan diploma sekitar 143,2 ribu orang (3,1 persen) dan penduduk yang
bekerja dengan pendidikan universitas sebesar 383,0 ribu orang (8,3 persen).
10. Provinsi Kalimat
Barat.
Jumlah pengangguran pada
Februari 2012 mencapai 75.762 ribu orang atau 3,7 persen dari total angkatan
kerja. Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, dimana
TPT Februari 2011 sebesar 5 persen turun 1,6 persen jika dibandingkan Februari
2012 persen. Untuk keadaan Februari 2012, TPT tertinggi ada pada pendidikan
S-1/Sarjana yaitu sebesa 15,5 persen , seedangkan pengangguran terendah ada pad
pendidikan SD kebawah sebesar 1,8 persen.
Untuk pendidikan SMU dan
SMK (Februari 2012) tingkat penganggurannya hampir sama yaitu 6,6 persen untuk
SMU dan 6,7 persen untuk SMK. Pengangguran untuk lulusan SMP lebih kecil
dibanding SMU dan SMK yaitu sebesar 3,1 persen.
ingkat pengangguran di
provinsi Kalimantan Tengah yang tercatat pada Februari 2013 sebesar 1,82
persen, dan ini merupakan angka paling rendah secara nasional menurut data
Badan Pusat Statistik setempat.
Angka pengangguran di provinsi Kalteng yang diperoleh ANTARA di Palangka Raya, Senin (6/5/2013) bahwa jumlah pengangguran tercatat jauh lebih rendah dibanding angka pengangguran secara nasional yang mencapai 5,92 persen pada Februari 2013.
Dibanding tiga provinsi di Kalimantan, tingkat pengangguran Kalteng lebih rendah 1,27 persen dari Kalimantan Barat yang mencapai 3,09 persen pada Februari 2013, disusul Kalimantan Selatan 3,91 persen dan Kalimantan Timur tertinggi, yakni 8,87 persen.
BPS juga mencatat angka pengangguran periode yang sama tahun 2012 di Kalteng paling rendah dibanding tiga provinsi di Kalimantan.
Tingkat pengangguran di Kalteng pada Februari 2012 sebesar 2,71 persen, kata Kepala BPS Panusunan Siregar.
Menurut data statistik Februari 2012, tingkat pengangguran secara nasional mencapai angka 6,32 persen dan angka pengangguran tertinggi periode yang sama terjadi di Kalimantan Timur, yakni sebesar 9,29 persen.
Jumlah pengangguran terbuka di Kalteng pada Februari 2013 21.077 orang. Angka ini cenderung menurun dibanding sebelumnya, dan tingkat tertinggi didominasi usia kerja pendidikan Diploma I, Diploma II, dan Diploma III, mencapai 3,55 persen.
Tingkat pengangguran lulusan Sekolah Dasar 1,87 persen, sedang tingkat pendidikan SMP dan SMA berada diposisi 1,72 persen. Tingkat pengangguran terendah terdapat pada kelompok pendidikan universitas, yakni 1,08 persen.
Dibanding Februari 2012, tingkat pengangguran berpendidikan SD menurun sebesar 0,36 persen. Demikian juga lulusan SMA turun sebesar 3,56 persen. Ini merupakan angka penurunan tingkat pengangguran tertinggi pada periode tersebut.
Sementara pengangguran berpendidikan universitas juga turun 1,91 persen dibanding Februari 2012. Sedang kelompok pendidikan lainnya, yakni Diploma dan SMP mengalami kenaikan, masing-masing 1,78 persen dan 0,31 persen pada Februari 2013.
Angka pengangguran di provinsi Kalteng yang diperoleh ANTARA di Palangka Raya, Senin (6/5/2013) bahwa jumlah pengangguran tercatat jauh lebih rendah dibanding angka pengangguran secara nasional yang mencapai 5,92 persen pada Februari 2013.
Dibanding tiga provinsi di Kalimantan, tingkat pengangguran Kalteng lebih rendah 1,27 persen dari Kalimantan Barat yang mencapai 3,09 persen pada Februari 2013, disusul Kalimantan Selatan 3,91 persen dan Kalimantan Timur tertinggi, yakni 8,87 persen.
BPS juga mencatat angka pengangguran periode yang sama tahun 2012 di Kalteng paling rendah dibanding tiga provinsi di Kalimantan.
Tingkat pengangguran di Kalteng pada Februari 2012 sebesar 2,71 persen, kata Kepala BPS Panusunan Siregar.
Menurut data statistik Februari 2012, tingkat pengangguran secara nasional mencapai angka 6,32 persen dan angka pengangguran tertinggi periode yang sama terjadi di Kalimantan Timur, yakni sebesar 9,29 persen.
Jumlah pengangguran terbuka di Kalteng pada Februari 2013 21.077 orang. Angka ini cenderung menurun dibanding sebelumnya, dan tingkat tertinggi didominasi usia kerja pendidikan Diploma I, Diploma II, dan Diploma III, mencapai 3,55 persen.
Tingkat pengangguran lulusan Sekolah Dasar 1,87 persen, sedang tingkat pendidikan SMP dan SMA berada diposisi 1,72 persen. Tingkat pengangguran terendah terdapat pada kelompok pendidikan universitas, yakni 1,08 persen.
Dibanding Februari 2012, tingkat pengangguran berpendidikan SD menurun sebesar 0,36 persen. Demikian juga lulusan SMA turun sebesar 3,56 persen. Ini merupakan angka penurunan tingkat pengangguran tertinggi pada periode tersebut.
Sementara pengangguran berpendidikan universitas juga turun 1,91 persen dibanding Februari 2012. Sedang kelompok pendidikan lainnya, yakni Diploma dan SMP mengalami kenaikan, masing-masing 1,78 persen dan 0,31 persen pada Februari 2013.
12. Provinsi Papua.
jumlah pengangguran di Provinsi Papua pada Agustus 2011 mencapai 60.501
orang atau 3,94 persen dari total angkatan kerja. Sedangkan jika dilihat dari
indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), maka selama setahun terakhir TPT
mengalami kenaikan yaitu dari 3,55 menjadi 3,94. Jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya (Februari 2011, mengakibatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan. Tercatat TPAK Papua sebesar 78,45 persen pada Agustus 2011,” ujar Djarot Soetanto.
Dibandingkan setahun yang lalu (Agustus 2010), katanya, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan, namun kenaikannya tidak begitu besar, sehingga TPAK Papua dibandingkan Agustus 2010 turun sebesar 2,54 persen.
Sedangkan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada semester kedua tahun 2011 menunjukkan adanya sedikit perbaikan yang digambarkan dengan adanya penurunan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja mencapai 117,4 juta orang turun sekitar 2,0 juta orang dibanding keadaan Februari 2011,” paparnya.
Dari informasi yang diterima Tabloidjubi.com, digambarkan bahwa penduduk yang bekerja pada Agustus 2011 berkurang sebesar 1,6 juta orang dibanding keadaan Februari 2011 karena pada bulan Februari 2011 adanya penambahan penduduk yang bekerja di sektor pertanian.
Jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Papua pada Agustus 2011 mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Tercatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2011 mencapai 1.536.728 orang, berkurang 19.608 orang dibanding jumlah angkatan kerja Februari 2011 dan naik 80.183 orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2010,” ungkapnya.
Ditambahkan, Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2011 mencapai 1.476.227 orang, berkurang 22.227 orang dibandingkan Februari 2011 dan bertambah 19.682 orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Agustus 2010).
Ketimpangan
Distribusi Pendapatan
Penyebab
Ketimpangan Ekonomi
Berdasarkan
data yang diperoleh terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian meningkat,
namun tidak diiringi dengan penurunan Gini Ratio sehingga terjadi ketimpangan
multi dimensi antar wilayah antar sektor antar kelompok pendapatan. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi juga tidak dibarengi penurunan signifikan angka
kemiskinan dan pengangguran, karena kue nasional terkonsentrasi pada kelompok
20% terkaya. Peningkatan pangsa kue dalam kelompok 20% terkaya dalam distribusi
pendapatan nasional dibarengi penciutan pangsa 40% penduduk termiskin.
Usaha pemerintah sudah baik dengan menyebarkan pembangunan, namun setelah
12 tahun otda, sasaran untuk mendekatkan pelayanan kemasyarakat dan memperbaiki
akses penduduk miskin pada kebutuhan dasar secara umum belum tercapai. Ini
tercermin dari tren angka kemiskinan di daerah. Menurut Erani Yustika,
ketimpangan pembangunan berawal dari kesenjangan penguasaan aset, seperti modal
dan lahan. Berdasarkan data BPN, ketimpangan lahan saat ini berada dikisaran
0,54 (Gini Ratio). Sekitar 70% asset ekonomi berupa tanah, tambak, kebun, dan
property di Negara ini hanya dikuasi oleh 0,2% penduduk
Berani
melihat pembangunan yang dijalankan Indonesia selama ini tidak menuju kearah
yang benar karena kebijakan yang diambil tidak focus dan sarat akan
kepentingan kelompok. Agenda pembangunan telah dibajak oleh kepentingan
politik, sehingga pembangunan terkonsentrasi pada daerah atau golongan tertentu
saja sehingga memunculkan kesenjangan kesejahteraan. Pemerintah juga di
dikte pihak luar dalam agenda – agenda pembangunan dan banyak agenda yang
diambil kerap kali terlepas dari bingkai besar kebijakan nasional, contohnya
kebijakan mobil murah. Masalah ketimpangan menurut Erani tidak pernah teratasi
karena pemerintah lebih banyak bermain ke hilir padahal masalah
ketimpangan ada di hulu. Insentif kebijakan yang dibuat tak tersusun baik
sehingga sektor-sektor terntu, seperti pangan dan non minyak bumi mengalami
kehancuran. Partisipasi juga tidak dibuka secara lebih luas sehingga akses dan
keadilan tidak menyentuh semua kelompok. Aspek kelembagaan juga tidak didesain
engan lengkap dan ditegakkan secara penuh. Menurut Joseph E Stiglitz dalam
bukunya
The Price of
Inequality
, mengungkapkan bahwa ketimpangan pendapatan lebih sering terjadi sebagai akibat keputusan
politis ketimbang konsekuensi dari pekerjanya kekuatan pasar atau makro
ekonomi. Artinya, ketimpangan adalah buah dari kebijakan pemerintah sendiri.
Upaya
Pemerintah Mengatasi Ketimpangan Ekonomi
Banyak
langkah yang sudah ditempuh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan termasuk
melalui program transmigrasi, percepatan pembangunan kawasan tertinggal,
pengembangan kawasan ekonomi khusus yang dimaksudkan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi melalui ekspor produksi industri khusus dan
liberalisasi perdagangan. Selain itu pembentukan kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas. Lalu kawasan perngembangan ekonomi terpadu dan
kerja sama subekonomi regional terakhir Rencana Induk Percepatan dan Perluasan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) Intinya, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di
daerah, meningkatkan integrasi dan interkonektivitas seluruh wilayah di
Indonesia sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Namun, banyak program
tersebut terhenti ditengah jalan dan banyak juga kritik yang ditujukan pada
MP3EI. Untuk mengatasi ketimpangan perlu komitmen yang kuat dan suatu formula,
pendekatan, inovasi, terobosan baru, mulai dari perubahan paradigma kebijakan
pembanguna, ditopang kelembagaan yang mapan, infrastruktur dan insentif yang
mendukung dan pengawasan ketat dan inmplementasi dilapangan. Selain itu
pemerintah dalam menetukan agenda pembangunan jangan sampai mementingkan
kepentingan politik, kartel usaha dan pihak luar
menurut
saya, dari segi tingkat kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi fasilitas
kesehatannya dengan mengadakan acara-acara sosial seperti pengadaan pengobatan
gratis bagi warga yang tidak mampu. dari segi pengangguran, sudah banyak
masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau bahkan mereka tidak
mempunyai pekerjaan, maka dari itu pemerintah harus menyediakan lapangan
pekerjaan yang banyak. setelah semua itu terlaksana dengan baik maka tingkat
kemiskinan di Indonesia semakin menurun.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar